Bupati Badung Nyoman Giri Prasta menyambut baik pelaksanaan visitasi oleh Komisi Informasi Pusat, dalam rangka mendorong tersedianya Informasi Publik yang sesuai dengan Standar Layanan Informasi Desa dengan mengedepankan transparansi dan akuntabilitas sehingga menghindarkan Desa dari budaya tertutup. Pihaknya juga berharap kegiatan visitasi tersebut bisa berjalan baik lancar dan sesuai dengan realita. Sehingga bisa memberikan masukan bagi desa dalam menambah sebuah kesempurnaan di bidang keterbukaan informasi publik. “Dan kami tidak akan mengejar juara kalaupun atas berkat yang maha kuasa dan realitas penilaian Desa Punggul Kabupaten Badung ini mewakili Bali di tingkat nasional kami juga siap,” ujar Bupati Giri Prasta saat membuka secara resmi acara visitasi penilaian keterbukaan informasi publik yang dilaksanakan oleh Komisi Informasi (KI) Pusat RI bekerjasama dengan Kementerian Desa Pembangunan Daerah Tertinggal Transmigrasi RI dan Bakti Kementerian Komunikasi dan Informatika RI di Kantor Desa Punggul Abiansemal Badung, Jumat (3/9/2021).

Turut hadir Ketua Komisi Informasi Pusat RI Gede Narayana, Perwakilan Bakti Menkominfo Ipan Zulfikri, Perwakilan Kemendes Minarni Marbun, Anggota Dprd Badung asal Punggul Gede Suardika, perwakilan Dinas Pemberdayaan Masyarakat Desa Provinsi Bali beserta pimpinan OPD terkait di Pemkab Badung.

Ditambahkan Bupati Giri Prasta, ketika berbicara tentang keterbukaan informasi publik pihaknya bersama jajaran di Pemkab Badung telah melaksanakan komitmen dimana semua aparatur dari bupati sekda hingga perangkat desa komit menjalankan segala agenda yang dicanangkan pemerintah pusat. “Kami selalu taat dengan nawacita Bapak Presiden Joko Widodo berkenaan dengan visi dan misi beliau dan kami implementasikan di Kabupaten Badung dan astungkara ini bisa menciptakan sebuah kondisi kesejahteraan dan kebahagiaan bagi masyarakat Badung,” pungkasnya.

Sementara itu Ketua Komisi Informasi Pusat Gede Narayana menyampaikan visitasi penilaian keterbukaan publik merupakan bentuk sinergi lembaga negara dalam rangka apresiasi desa. Adapun tujuan dari pelaksanaan visitasi ini yakni bahwa desa sebagai entitas tersendiri mendapatkan anggaran dari pemerintah pusat. “Jadi kami ingin memonitor desa-desa yang ada di Indonesia dalam melaksanakan keterbukaan informasi publik sesuai undang undang no 14 tahun 2008 sekaligus undang undang ini juga yang melahirkan lembaga negara yang disebut dengan komisi informasi,” terangnya.